8 Tahapan Penting Perijinan Perumahan

By admin|12/05/2018|Uncategorized|0 comments

1. Izin Lingkungan Setempat
Izin ini bergantung pada undang-undang gangguan Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu, umumnya perijinan ini akan berbeda-beda di setiap daerah. Pendekatan pada masyarakat di daerah yang akan Sadulur gunakan untuk mendirikan perumahan sangat diperlukan dalam memperlancar izin ini.

2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
Surat keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Tahapan ini masih harus dilakukan karena pembangunan apapun di sebuah kota akan berpengaruh pada tata ruang kota tersebut.

3. Izin Pemanfaatan Lahan
Izin ini dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan diterapkan untuk para pengembang yang ingin membangun perumahaan di atas lahan yang pada mulanya berupa persawahan. Karena pembangunan perumahan di atas lahan sawah sangat mungkin dapat merubah struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

4. Izin Prinsip
Izin prinsip adalah perijinan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Ijin prinsip ini harus dimiliki oleh investor yang baru melakukan usaha atau yang ingin melakukan ekspansi usahanya. Ijin ini pun mempunyai masa berlaku yang harus diperbaharui jika sudah habis masanya.

5. Izin Lokasi
Perizinan perumahan tahap ijin lokasi diatur dan dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Perijinan ini diberikan pada perusahaan untuk mendapatkan tanah dalam menjalankan usahanya.

6. Ijin Badan Lingkungan Hidup
Ijin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) diberikan untuk perusahaan dengan kegiatan wajib Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Ijin ini wajib dilalui untuk melindungi pengelolaan lingkungan hidup.

7. Izin Dampak Lalu Lintas
Izin dampak lalu lintas dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan diberlakukan karena mobilitas para penghuni perumahaan yang nantinya akan sangat berpengaruh pada lalu lintas sekitar.

8. Ijin Pengesahan Site Plan
Tahapan terakhir adalah ijin pengesahan site plan yang diterbitkan oleh Dinas Pemerintah Daerah Setempat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat.

Sumber: Herry Tjahjono

Share this Post: